Sekilas dari judul di atas ada pesan yang tersurat. Kehalalan komoditas
menjadi sebuah gerakan tersendiri dalam masyarakat. Tentu jadi dilema,
di negara yang mayoritas muslim ternyata kehalalan sebuah produk masih
dipertanyakan.
Melihat kondisi di atas, mungkin dengan mudah kita dapat mengklaim ini semua salah Pemerintah. Namun, marilah kita sedikit memilah masalah dengan lebih bijak :).
Mari kita buat logika sederhana. Birokrasi yang mudah dan murah tentu tidak jadi masalah untuk memuluskan para pengusaha mengantongi sertifikat halal. Tentu untuk mewujudkan birokrasi yang kita harapkan ini diperlukan reformasi birokrasi. Lalu, ketika birokrasi ini semakin mudah, logikanya pengawasan di lapangan harus semakin ketat ditengah banyaknya pedagang kecil di pasaran yang belum tersentuh sistem. Ini menjadi tanggung jawab lain dari pemerintah untuk menumbuhkan pasar halal bagi masyarakat. Tentu saja, perbaikan birokrasi tidak cukup tanpa tumbuhnnya kesadaran bersama.
Ironi memang, di tengah mayoritas masyarakat muslim di negeri ini masih kita menemui produk yang masih diragukan kehalalannya beredar di pasaran secara bebas. Kondisi semacam ini menjadi tugas rumah sendiri bagi umat Islam secara khusus saat ini. Kita juga perlu mengapresiasi akan adanya gerakan halal yang mulai menumbuhkan kesadaran bersama untuk produk halal.
Sampailah kita pada titik dimana halal atau haram suatu produk saat ini halalnya sebuah produk tidak dapat semata-mata ditentukan dari lisensi yang tercantum. Kesadaran akan halal haram dapat dimulai dari mengkritisi komposisi suatu produk. Nah, memang ini menjadi kendala kita sebagai masyarakat awam, karena harus memahami satu per satu komposisi kimia bukan hal yg mudah. Namun dengan adanya wacana waspada halal akan muncul kritis masyarakat akan kehalalan suatu produk. Jika konsumen sudah memiliki kesadaran ini, otomatis akan muncul pasar yang konsen terhadap produk halal. Tentu saja produsen dan pemerintah juga akan semakin perhatian dan konsen dengan hal-hal tersebut. Kesamaan pola inilah yang kita semua harapkan menuju masyarakat halal. Semoga :)
Melihat kondisi di atas, mungkin dengan mudah kita dapat mengklaim ini semua salah Pemerintah. Namun, marilah kita sedikit memilah masalah dengan lebih bijak :).
Mari kita buat logika sederhana. Birokrasi yang mudah dan murah tentu tidak jadi masalah untuk memuluskan para pengusaha mengantongi sertifikat halal. Tentu untuk mewujudkan birokrasi yang kita harapkan ini diperlukan reformasi birokrasi. Lalu, ketika birokrasi ini semakin mudah, logikanya pengawasan di lapangan harus semakin ketat ditengah banyaknya pedagang kecil di pasaran yang belum tersentuh sistem. Ini menjadi tanggung jawab lain dari pemerintah untuk menumbuhkan pasar halal bagi masyarakat. Tentu saja, perbaikan birokrasi tidak cukup tanpa tumbuhnnya kesadaran bersama.
Ironi memang, di tengah mayoritas masyarakat muslim di negeri ini masih kita menemui produk yang masih diragukan kehalalannya beredar di pasaran secara bebas. Kondisi semacam ini menjadi tugas rumah sendiri bagi umat Islam secara khusus saat ini. Kita juga perlu mengapresiasi akan adanya gerakan halal yang mulai menumbuhkan kesadaran bersama untuk produk halal.
Sampailah kita pada titik dimana halal atau haram suatu produk saat ini halalnya sebuah produk tidak dapat semata-mata ditentukan dari lisensi yang tercantum. Kesadaran akan halal haram dapat dimulai dari mengkritisi komposisi suatu produk. Nah, memang ini menjadi kendala kita sebagai masyarakat awam, karena harus memahami satu per satu komposisi kimia bukan hal yg mudah. Namun dengan adanya wacana waspada halal akan muncul kritis masyarakat akan kehalalan suatu produk. Jika konsumen sudah memiliki kesadaran ini, otomatis akan muncul pasar yang konsen terhadap produk halal. Tentu saja produsen dan pemerintah juga akan semakin perhatian dan konsen dengan hal-hal tersebut. Kesamaan pola inilah yang kita semua harapkan menuju masyarakat halal. Semoga :)
